URAIAN TUGAS JABATAN

  1. NAMA JABATAN    : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
  2. KODE JABATAN     :
  3. ESELON                 : III-a
  4. UNIT KERJA          : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT
  5. RUMUSAN TUGAS :

MERENCANAKAN TUGAS DAN PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA SERTA PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, SERTA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK DI LINGKUP PEMDA, PENGELOLAAN INFORMASI UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN NASIONAL DAN PEMDA SERTA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI DEMI MENGOPTIMALKAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU.

                                   URAIAN TUGAS:

 

  1. Merencanakan operasional Bidang Pengelolaan Informasi Publik berdasarkan RENSTRA Dinas dan hasil evaluasi Tahunanya sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan agar dapat bekerja sesuai dengan tugas bidang Pengelolaan Informasi Publik meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
  3. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
  4. Merencanakan operasional kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Publik meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi sesuai dengan program kerja bidang agar dapat dibuat kebijakan pada bidang tersebut;
  5. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
  6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
  7. Menyelia, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
  8. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya aparatur yang handal, profesional dan bermoral;
  9. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas..