1. NAMA JABATAN:KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
  2. KODE JABATAN:
  3. ESELON:III-A
  4. UNIT KERJA:DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

 URAIAN TUGAS

  1. Menyusun langkah-langkah operasional Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik berdasarkan RENSTRA Dinas dan hasil evaluasi Tahunanya sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Merumuskan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral (Isi informasi yang tersedia dari berbagai media) dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta informasi melalui pameran, media luar ruang, perjukra, komsosdes, dialog publik, pemutaran film dan percetakan.
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi melalui pameran, media luar ruang, perjukra, komsosdes, dialog publik, pemutaran film dan percetakan.
  4. Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektor dan pengelolaan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi melalui pembentukan dan pembinaan kelompok komsosdes dan kelompok media tradisional lingkup Kabupaten/Kota untuk pembangunan jaringan informasi dan komunikasi masyarakat pedesaan.
  5. Mengkoordinir perencanaan koordinasi studi banding, anjangsana di bidang pengelolaan komunikasi publik melalui berbagai media film dokumenter, radio, televisi, audio conference dan panggung pertunjukan rakyat.
  6. Mengkoordinir, merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan Pekan Informasi Daerah PID) dan Pekan Informasi Nasional (PIN) dalam rangkaian kegiatan festival pertunjukan rakyat dan pertemuan Kelompok Informasi Masyarakat serta pameran hasil karya komsosdes dalam rangka pengembangan sumber daya komunikasi publik.
  7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber komunikasi publik serta penyediaan akses informasi di provinsi.
  8. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya aparatur yang handal, profesional dan bermoral.
  9. Melaksanakan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
  10. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan seksi keamanan informasi dan persandian serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.