Bidang Layanan E-Government

URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENET

  1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Layanan E-Government berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi mart province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerha provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi sesuai dengggan rencana kerja agar berjalan sesuai dengaaan target kerja;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaran ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi sesuai dengan rencana kerja agar berjalan sesuai dengan target kerja;
  4. Merencanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi;
  5. Merencanakan operasional kegiatan bimbingan teknis dan supervise di layanan pengambangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi sesuai dengan rencana kerja agar dapat terlaksana dengan baik;
  6. Member petunjuk dalam melaksanakan monitorin, evaluasi dan pelaporan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraana Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat provinsi sesuai dengan rencana kerja untuk digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan rencana kerja mendatang;
  7. Mengawasi bawahan agar bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya aparatur yang handal, profesional, dan bermoral;
  8. Membuat laporan bulanan dan tahunan di Bidang Layanan E-Government serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGEMBANGAN APLIKASI

  1. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi sesuai dengan program kerja agar layanan aplikasi pemerintah dapat terus berkembang;
  2. Melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik sesuai dengan program kerja agar aplikasi kepemerintahan dan publik dapat terus terpelihara;
  3. Melaksanakan bimbingan teknis layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik sesuai dengan program kerja untuk dijadikan sebagai bahan masuukan kedepannya;
  4. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen serta pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi sesuai dengan program kerja agar aplikasi yang ada dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik;
  5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan aplikasi di provinsi dan kabupaten/kota sesua dengan temuan di lapangan untuk dijadikan sebagai bahan laporan dan masukan di masa mendatang.

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT

  1. Melaksanakan kegiatan pengembangan Master Plan SMART CITY/Provinsi sesuai dengan aturan dan Panca kerja agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus berlangsung dengan efektif dan efisien;
  2. Melaksanakan layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city) sesuai dengan rencana kerja agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus berkembangan;
  3. Melaksanakan layanan sistem informasi smart city dan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat sesuai dengan program kerja agar masyarakat memperoleh informasi terkait smart city;
  4. Melaksanakan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart city, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan sesuai dengan program kerja agar tercapainya tujuan;
  5. Melaksanakan kegiatan penetapan su domain terhadap domain bagi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar bisa berjalan dengan tertib;
  6. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, pengelolaan portal dan website sesuai dengan program kerja agar pelayanan terus berjalan optimal;
  7. Melaksanakan kegiatan pengelolaan portal dan website pemerintah provinsi dan melaksanakan standarisasi konten website SKPD dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan aturan yang berlaku agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik.

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR SUBSTANSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT

  1. Menyusun rencana induk (master plan) penerapan e-government pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penerapan e-government bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
  2. Melaksanakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok untuk dijadikan sebagai bahan masukan atasan;
  3. Melaksanakan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah sesuai dengan kebutuhan kerja agar menunjang pekerjaan yang dilakukan;
  4. Melaksanakan layanan integrasi pengelolaan teknologi infomrasi komunikasi dan e-government pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  5.  Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi sesuai dengan program kerja bidang untuk meningkatkan keterampilan aparatur;
  6. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city sesuai dengan program kerja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
  7. Melaksanakan layanan implementasi e-government dan smart city serta promosi pemanfaatan layanan smart city sesuai dengan program kerja bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka tata kelola e-government di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan program kerja bidang agar untuk dijadikan sebagai bahan masukan atasan.

sumber : Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 tahun 2022