Bidang PIKP

URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

  1. Merencanakan operasional Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan renvana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan agar dapat bekerja sesuai dengan bidang tugas yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik  di provinsi.
  3. Memberi  petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas
  4. Member petunjuk tentang disiplin terhadap bawahahn sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaky agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  5. Menyusun norma, standar, prosedur dan criteria penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi public sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi public di provinsi;
  6. Merumuskan kebijakan penyediaan konten lintas sektoral (isi  informasi yang tersedia dari berbagai media) dan pengelolaan media komunikasi public, layanan hubungan media serta informasi melalui pameran, media luar ruang, perjukra, dialog public, produksi dan pemutaran film.
  7. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi  pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
  8. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dann pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
  10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
  11. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK SEKTORAL

  1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan statistik Sektoral berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
  3. Membimbing bawahan dalam disiplin kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional dan bermoral;
  4. Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
  5. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, validasi dan diseminasi;
  6. Mengkoordinasikan dan menyiapkan media penyajian data secara data sektoral;
  7. Mengkoordinasikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengumpulan, pengolahan dan validasi sektoral;
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan program dan kegiatan tahun berikutnya;
  9. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. Membuat laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022