Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Kominikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai suatu Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi diharapkan mampu turut mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana digariskan dalam RPJMD 2018 – 2023. Arah kebijakan RPJMD 2018 – 2023 yang terkait dengan kegiatan komunikasi dan informasi sebagaimana diuraikan diatas, merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

RENSTRA adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan permasalahan yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan renstra ini diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja PD (Renja-PD) yang merupakan rencana tindak yang akan dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun berlangsungnya program pembangunan.

Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam RENSTRA, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas dibidang komunikasi dan Informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.