Kupang – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar workshop bertajuk Strategi Perencanaan, Pendayagunaan, Pengembangan, Distribusi, dan Pembinaan Mutu SDM Kesehatan selama dua hari, Rabu dan Kamis, 25–26 Juni 2025. Kegiatan berlangsung di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT, Jalan Suprapto, Oebobo, Kota Kupang.
Workshop ini merupakan bagian dari agenda penguatan sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan nasional dan peningkatan mutu layanan di wilayah NTT.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan dihadiri oleh peserta dari berbagai unsur, antara lain kepala biro, organisasi profesi, 20 Direktur RSUD, serta 20 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-NTT dan tamu undangan lainnya.
Pada hari pertama, materi pertama membahas Kebijakan Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM), serta Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan, sebagai bagian dari strategi mewujudkan transformasi kesehatan nasional. Materi kedua menyoroti Peran Satu Sehat SDMK dan Sistem Informasi SDMK (SISDMK), dengan penekanan pada pentingnya kesatuan data dan pemutakhiran data tenaga kesehatan.
Sementara pada hari kedua, fokus pembahasan adalah Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Ujian Kompetensi Jabatan Fungsional (JFK) dan Ujian Kompetensi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Materi mencakup mekanisme pelaksanaan, dasar hukum, pembinaan jabatan fungsional, serta pengawasan SDMK dalam rangka menjaga mutu dan akuntabilitas tenaga kesehatan.
Workshop menghadirkan enam narasumber dari lintas bidang, yakni drg. Indra Prima Putra, SKM, MKM, Betti, SKM, M.Si (Han), Dewi Nuraini, ST, M.K.M., Deri Pinesti, SKM, M.K.M., serta Ns. Izana Anggriani, M.P.H..
Dinas Kesehatan Provinsi NTT menargetkan bahwa hasil rumusan dan pembelajaran dari workshop ini akan menjadi bahan rencana aksi konkret dalam penguatan kapasitas SDMK di tingkat daerah, terutama dalam upaya menjawab tantangan disparitas tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.
Mencermati urgensi pengelolaan SDM sebagai upaya penataan perkembangan kompetensiserta peningkatan mutu kualitas layanan masyarakat, diperlukan suatu pengelolaan data yang komperhensif dan terintegrasi. Berdasarkan upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Sistem Informasi SDMK (SISDMK),patut menjadi rujukan untuk upaya pembuatan pilot project pengelolaan data Sistem InformasiSumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (SISDMKD) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi NTT. Dinas Kominfo bisa mencontoh beberapa aspek pengelolaan dan keterpusatan data disatu sisi, serta pengelolaan data dan layanan bagi SDMKDdi sisi lain.
Pengelolaan data yang saat ini ditangani oleh PPID Dinas KominfoProvinsi NTT pada website dinas patut mendapatkan apresiasi tinggi. Pasalnya layanan PPID telah memberikan upaya keterbukaan data secara transparan dan mudah diakses. Namun jika kita melirik pada apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, data tidak hanya sebagai dokumen yang memenuhi aspek keterbukaan informasi publik, jauh daripada itu data dikelola lebih lanjut untuk menghasilkan kebijakan terpadu terkait layanan SDMK dan akhirnya bermuara pada layanan masyarakat yang terukur dan terkendali. Sehingga dalam hal ini akses terhadap fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan obat-obatan menjadi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Irisan yang tepat untuk memberikan peluang inovasi dalam aspek pengelolaan data di Dinas Kominfo, adalah dengan memperlakukan data sebagai variabel aktif yang perlu dikelola lebih lanjut guna menghasilkan kebijakan (Public Policy) setingkat dinas.
Penulis : Fachri Irgiana Nurhakim