Kupang, 15 Oktober 2025 — Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A, memberi penekanan kuat pada peran data sebagai pembeda antara pemimpin modern dan pemimpin konvensional saat menghadiri peluncuran Portal Satu Data “Sasando” di Aula Fernandez, Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Menurut Bima Arya, perbedaan antara negara maju dan biasa, atau antara kota maju dan tertinggal, “terletak pada data.” Ia menegaskan bahwa pemimpin modern selalu mengambil keputusan berdasarkan data, sementara pemimpin konvensional kerap mempertimbangkan banyak hal kecuali data. “Pemimpin modern should be best on data — itu yang membedakan mana yang modern dan mana yang konvensional,” ucapnya.
Wamendagri menekankan bahwa persaingan pemerintahan saat ini pada dasarnya adalah perlombaan menggunakan data. Dengan data yang baik pemerintahan menjadi “faster, smarter, cheaper, better” — lebih cepat, cerdas, hemat biaya, dan berkualitas. “Barang siapa menggunakan data lebih baik, maka pemerintahannya lebih efisien,” ujar Bima Arya, seraya menambahkan bahwa kepala daerah memiliki dua pilihan: mengeluh atau memanfaatkan data — dan “percayalah yang menang adalah yang menggunakan data.”
Dalam sambutannya, Bima Arya merinci tiga manfaat utama data bagi pemerintahan:
- Efisiensi — kebijakan berbasis data membuat alokasi anggaran dan pelayanan publik lebih efektif; contoh nyata adalah penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran.
- Transparansi — data memungkinkan publik dan pemangku kepentingan memantau kebijakan sehingga tata kelola menjadi lebih akuntabel.
- Partisipasi — data mendorong pemerintahan terbuka, inklusif, dan demokratis: “no one left behind” karena masyarakat dapat berkontribusi dan ikut mengawasi.
Lebih jauh, Wamendagri mengingatkan pentingnya kualitas data dan kemampuan analisis. Ia menitip pesan kepada Gubernur dan kepala Bappeda agar memperkuat proses pengumpulan data berkualitas: “Kesalahan pertama dalam data akan menentukan kesalahan kebijakan.” Selain itu, pengumpulan saja tidak cukup — data harus dianalisis dan dimaknai untuk menghasilkan kebijakan yang efektif.
Peluncuran dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., A.Pt., Ketua DPRD NTT Ir. Emelia Julia Nomleni, Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A. serta Maliki, S.T., M.S.I.E., Ph.D., Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan dan Kawasan Kementerian PPN/Bappenas RI. Turut hadir Yeni Indah Susanti, S.T., M.M., Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pusdatin Kemendagri; Tim Stapleton, Minister Counselor Governance and Human Development DFAT; dan Astrid Kartika, Unit Leader of Decentralized and Governance DFAT. Dari pihak mitra pembangunan, hadir pula Petrarca C. Karetji selaku Team Leader SKALA, Theodore Weohau sebagai Implementation Director, dan Eripto Y. Marviandi, Lead SKALA NTT.