Rapat Koordinasi Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hari Pertama, Kupang, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Riena Ratnaningrum memamparkan praktik baik (best practice) Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Jawa Tengah. Pemaparan tersebut disampaikan sebagai salah satu narasumber dalam sesi pertama Rapat Koordinasi Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, hari pertama, Kamis (8/8/2024) di Aula Palapa, Dinas Kominfo Provinsi NTT, Oebobo, Kota Kupang.
Membuka pemaparan berjudul “Jateng Digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, Riena menyampaikan perkembangan manajemen dan infrastruktur digital Pemerintah Provinsi Tengah sejak 2014 sampai 2024.
Selanjutnya, Kadis Kominfo Provinsi Jawa Tengah menunjukkan grafik indikator perkembangan hasil penilaian Indeks SPBE yang diraih Provinsi Jawa Tengah sejak 2018. Pada 2023, Indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah merupakan nilai tertinggi dalam kategori Pemerintah Provinsi, dengan nilai 4,26. Untuk mencapai hal tersebut, sejumlah kebijakan terkait SPBE direncanakan selama 10 tahun terakhir, terutama dengan mengimplementasikan regulasi yang sudah ada, serta memperbaharui regulasi-regulasi untuk semakin relevan. Pada 2022, misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melahirkan Keputusan Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Audit TIK SPBE Pemprov Jawa Tengah 2022.
Melanjutkan paparannya, Riena menyampaikan dua faktor internal dan eksternal yang mendukung peningkatan Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2022. Aspek-aspek internal tersebut adalah atensi pimpinan, regulasi dan tata kelola merujuk regulasi nasional, manajemen SPBE prioritas peningkatan, pelaksanaan audit TIK internal, serta dokumentasi kegiatan yang giat dilakukan. Secara eksternal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh jasa konsultasi, penilaian dokumen oleh Kemenpanrb dan sebagian pedoman manajemen yang sudah ada.
Selanjutnya, pada 2023, aspek-aspek internal yang mendukung peningkatan Indeks SPBE adalah regulasi Sapu Jagat, peningkatan Tata Kelola dan Manajemen SPBE, pengintegrasian layanan, pembuatan narasi sesuai kaidah. Secara eksternal, peningkatan tersebut didukung oleh asesor eksternal senior, serta penilaian dokumen, wawancara dan visitasi.
Sebagai bagian dari peningkatan tersebut, papar Riena, ada total 9.000 Mbps bandwith di Jawa Tengah yang terkoneksi dengan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan total 74 server. Menurut pemaparan, Jawa Tengah memanfaatkan Jaringan Fiber Optik Mandiri yang menghubungkan 94 lokasi se-Jawa Tengah, jaringan metro untuk menghubungkan 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, serta jaringan internet desa yang terpasang di 215 titik.
Aspek keamanan SPBE menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, papar Kadis Kominfo Jawa Tengah, dengan menerapkan enam kebijakan yakni penerapan kebijakan dan standar SMKI, penilaian kerentanan keamanan, peningkatan keamanan aplikasi dan infrastruktur, penanganan insiden, audit keamanan informasi, serta edukasi kesadaran keamanan informasi. Sesi pertama hari pertama Rakor dimoderatori oleh Sekretaris Diskominfo Provinsi NTT, Lusia F. Tiwe.
Rakor dibuka oleh Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta dihadiri oleh para peserta yang terdiri atas para Sekretaris Daerah dan Asisten, para Kepala Dinas Kominfo, para Kepala Bappeda dari kabupaten dan kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur, serta para perwakilan dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Penulis: Mario F. Lawi
Penyunting: Sylvia C. Francis