KUPANG – Pemerintah Provinsi NTT (NTT) menetapkan arah baru kebijakan pembangunan kawasan perbatasan negara di wilayah Provinsi NTT, melalui sistem Perencanaan Tematik Perbatasan (PERMATA) dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 yang bertempat di Hotel Sasando Kupang. Rapat dibuka oleh Wakil Gubernur NTT, Irjen. Pol. (Purn.) Dr., Drs. Johni Asadoma, M.Hum. dan dihadiri oleh Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, sekaligus menjadi pembicara utama rapat koordinasi tersebut (Jumat, 09/10/2026).
Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 ini dihadiri oleh 18 perangkat daerah lingkup Pemprov NTT temasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, serta 12 perangkat daerah kabupaten pengelola wilayah perbatasan. Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan seluruh program kerja Tahun 2026 dapat terintegrasi dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tapal batas NKRI.
Sekretaris BNPP menyampaikan pentingnya sinergi mutlak antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Langkah kolaboratif ini diperlukan untuk memastikan pembangunan di kawasan perbatasan NTT berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
"Pembangunan beranda depan negara tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 di Hotel Sasando ini harus menjadi momentum penting untuk menghapus ego sektoral dan menghindari tumpang tindih anggaran antar perangkat daerah," ujar Sekretaris BNPP di hadapan para peserta rakor.
Sekretaris BNPP mengapresiasi komitmen Pemprov NTT dan menegaskan bahwa BNPP akan terus mengawal usulan-usulan prioritas ini agar mendapatkan dukungan optimal dari kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTT memaparkan langkah dan arah kebijakan strategis Pemerintah Provinsi NTT dalam mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan. Ia menegaskan bahwa paradigma pembangunan perbatasan NTT kini diarahkan pada penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi ruang dan komoditas unggulan daerah.
"Arah kebijakan Pemprov NTT ke depan berfokus pada transformasi kawasan perbatasan dari wilayah pinggiran menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kita harus memastikan dokumen PERMATA ini menjadi peta jalan hidup yang diimplementasikan secara konkret melalui intervensi anggaran yang menyasar sektor-sektor produktif masyarakat," tegas Wakil Gubernur NTT.
Arah kebijakan dan Indikasi Intervensi operasional tergambar pada fondasi kokoh dari transformasi beranda terdepan pada Dokumen RPJMD 2025-2029 yang merangkum 7 Pilar Pembangunan dan Dasa Cita. Melalui cetak biru pembangunan yang terukur, Pemprov NTT menetapkan fase krusial pada periode 2026-2027 untuk memberikan prioritas mutlak pada peningkatan kualitas pemenuhan layanan dasar seperti rumah layak huni, sarana-prasarana, koneksivitas transportasi, SPAM, SPAL, sampah 3R, akses internet dan listrik.
Pemerintah Provinsi NTT mendorong upaya daerah untuk menjadi Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan. NTT memiliki banyak potensi unggulan seperti pelabuhan perikanan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), revitalisasi lahan terintegrasi, bibit unggul, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), kemampuan pengolahan pasca panen, akses pembiayaan yang andal, penataan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Oepoli, Kabupaten Kupang, jalan pertanian, dan irigasi perpipaan.
Pemerintah juga sedang berfokus pada pengelolaan tata ruang dan penanggulangan bencana, melalui harmonisasi antara Rancangan Peraturan presiden dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara NTT serta Kampung Siaga Bencana. Selain itu diperlukan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia disepanjang garis perbatasan negara melalui tata kelola pemerintahan seperti kompetensi tematik Aparatur Sipil Negara (ASN) perbatasan, platform digital manajemen ASN, bimbingan teknis ASN dan peningkatan sarana-prasana sekolah, kurikulum adaptif dan kontekstual, kompetensi tenaga pendidik, intervensi Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (AdiK), serta literasi.
Sektor layanan kesehatan direncanakan melalui peningkatan sarana-prasarana puskemas pembantu, telemedicine, dan pemenuhan tenaga medis. Selain itu, penguatan budaya lokal yaitu pelestarian cagar budaya dan kearifan lokal, festival seni dan budaya, bahasa dan sastra aksara daerah perbatasan. Bagian terakhirnya yaitu keamanan dan penataan kawasan melalui penyelarasan pembangunan ekonomi dengan aspek pertahanan serta pengelolaan lintas batas negara yang tertib dan aman.
Editor: Petrix Nomleni
