ID / EN

KEMENPANRB SOSIALISASIKAN INAGOV, DORONG INTEGRASI LAYANAN DIGITAL PEMERINTAHAN DAN TRANSFORMASI MANAJEMEN ASN DI NTT

Berita Evi Cristiana 15 dibaca

KUPANG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi INAGov Layanan Aparatur Negara pada Kamis (19/11/2026), bertempat di Aula Palapa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan platform INAGov sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan layanan administrasi pemerintahan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang terintegrasi.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Kanisius H.M. Mau, M.Si., yang hadir mewakili Gubernur NTT. Dalam pembukaannya, disampaikan pentingnya dukungan dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan transformasi digital pemerintahan. Pembukaan kegiatan kemudian ditutup dengan jargon penyemangat, “Ayo Bangun NTT, Ayo Bangun Indonesia!”

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara KemenPANRB, Dr. Ir. Katmoko Ari Sambodo, M.Eng. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi terhadap penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan ASN yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Sebagaimana disampaikan dalam sambutannya, “Digitalisasi manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh.”

Memasuki agenda utama, materi sosialisasi disampaikan oleh Sunggul Jansihar Simanjuntak, Perencana Ahli Muda Kementerian PANRB. Dalam pemaparannya, dijelaskan mengenai latar belakang, urgensi, serta rancangan pengembangan portal administrasi pemerintahan INAGov sebagai upaya menjawab tantangan keterpaduan layanan digital pemerintah.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pemaparan tersebut adalah kondisi belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah pusat selama periode 2023–2025. Berdasarkan data yang disampaikan, total belanja TIK dalam kurun waktu tiga tahun tersebut mencapai Rp37,47 triliun. Namun, besarnya investasi tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap keterpaduan layanan digital pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi antarsistem dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar investasi digital pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal.

Lebih lanjut, dipaparkan rancangan portal administrasi pemerintahan INAGov yang dirancang untuk mengintegrasikan sepuluh kelompok layanan, meliputi layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, Barang Milik Negara (BMN), manajemen ASN, kearsipan, akuntabilitas, pengawasan, dan layanan pendukung. Integrasi tersebut didukung oleh platform pertukaran data yang menghubungkan berbagai basis data dan sistem informasi kementerian/lembaga, serta dilengkapi layanan identitas digital, otorisasi, dan pembayaran digital.

Penyelenggaraan INAGov merupakan bentuk kolaborasi antara KemenPANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), bersama kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kolaborasi ini diharapkan mampu membangun ekosistem digital pemerintahan yang terpadu, meningkatkan keterhubungan antarsistem, serta mengurangi fragmentasi layanan administrasi pemerintahan.

Secara khusus, pada layanan aparatur negara, peserta diperkenalkan dengan enam modul utama yang menjadi bagian dari pengembangan INAGov, yaitu Linimasa, Pembelajaran Mandiri, HCDP dan IDP, Perencanaan Kebutuhan, Informasi Jabatan, serta Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/COI). Modul-modul tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan ASN, mulai dari komunikasi dan kolaborasi antarsesama ASN, pengembangan kompetensi, perencanaan pengembangan karier, pengelolaan kebutuhan pegawai, akses informasi jabatan, hingga pencatatan dan pengendalian konflik kepentingan.

Agenda berikutnya dilanjutkan dengan demonstrasi penggunaan aplikasi melalui portal inagov.go.id oleh Ayu Sridevi Samosir, Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian PANRB. Dalam sesi ini, peserta diperkenalkan secara langsung dengan berbagai menu dan fitur yang tersedia pada portal INAGov, di antaranya dashboard, linimasa, informasi jabatan, peta jabatan, serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Melalui demonstrasi tersebut, peserta memperoleh gambaran mengenai cara mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur INAGov untuk mendukung kebutuhan administrasi serta pengelolaan manajemen ASN. Pengenalan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepegawaian.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan arahan pengisian Survei Riset INAGov. Survei ini merupakan bagian dari upaya KemenPANRB untuk memperoleh masukan, aspirasi, dan pengalaman ASN sebagai bahan pengembangan platform agar semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna di lingkungan instansi pemerintah. Pengisian survei dilaksanakan dengan menjunjung prinsip kerahasiaan dan anonimitas, serta tidak memiliki pengaruh terhadap penilaian kinerja maupun performa kerja ASN. Setiap instansi diharapkan dapat berkontribusi dengan memenuhi target minimal 30 responden, dengan batas waktu pengisian hingga 24 November 2026.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab (Q&A) yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, maupun masukan terkait implementasi dan pemanfaatan INAGov. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif peserta, panitia memberikan souvenir kepada tiga orang penanya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memahami arah pengembangan INAGov serta mendukung penerapan digitalisasi manajemen ASN dan integrasi layanan pemerintahan. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh aparatur menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

 

Penulis            : Evi Cristiana, S.I.Kom.

Penyunting      : Maria Y. W. Tuda, ST., MM